Uray Andre Baharudin
Riset dan Analisis Bidang Studi Kebijakan Publik dan Advokasi HAM
Tulisan Uray Andre Baharudin ( 71)
-
02/01/2025 · 255
Keadilan Sosial Bagi Seluruh... Elit?
-
11/11/2024 · 505
Mengapa Komitmen HAM Harus Menjadi Landasan Kebijakan Publik?
-
07/11/2024 · 1311
Menanti Penegakan Supremasi Hukum di Bawah Rezim Prabowo-Gibran
-
04/11/2024 · 2490
Kala Pegawai komdigi Bekingi Judol: Loh, Kok Gitu?
-
31/10/2024 · 3444
Rapor Merah Reforma Agraria
-
30/10/2024 · 1160
Sumpah Pemuda, Pemuda Bersumpah
-
29/10/2024 · 6633
Memanusiakan Guru Honorer
-
26/10/2024 · 2277
Kabinet Zaken tapi Bukan
-
20/10/2024 · 1226
Ketika Penegakan HAM Menjadi Retorika Politik Semu: Demi Citra Positif di Mata Internasional Semata
-
20/10/2024 · 1189
Kala Panti Asuhan Sudah Tidak Ramah Lagi Buat Anak
-
18/10/2024 · 1345
Hak Kesehatan Mental di Indonesia: Sudah Menjadi Prioritas?
-
09/10/2024 · 1450
Dua Periode Kepemimpinan Jokowi: Apa Kabar Penegakan HAM?
-
06/10/2024 · 1190
Membedah Implementasi Undang-Undang HAM di Indonesia: Sejauh Mana Efektivitasnya?
-
04/10/2024 · 2319
Hak Guna Usaha 190 Tahun: Menjual Hak Rakyat untuk Keuntungan Segelintir Pihak?
-
30/09/2024 · 1649
Soeharto Hilang dari TAP MPR: Reformasi Dikebiri?
-
27/09/2024 · 2397
Pasir Laut Dijual, Lingkungan Tergadai: Selamat Datang di Indonesia
-
24/09/2024 · 2752
Data Pribadi Bocor Lagi, Rakyat Rugi Lagi: Apakah Kita Harus Terbiasa?
-
21/09/2024 · 1520
Pilkada: Saat Para Elit Mendadak Merakyat
-
18/09/2024 · 1337
Kapitalisme Politik: Ketika Elit Bisnis Mendikte Kebijakan
-
16/09/2024 · 1212
Revisi UU Penyiaran dan Upaya Pengkerdilan Demokrasi?
-
16/09/2024 · 1375
Menjaga Supremasi Hukum: Pilar Utama Penegakan Demokrasi
-
12/09/2024 · 3557
Hukum untuk Siapa? Problematika Supremasi Hukum di Indonesia
-
09/09/2024 · 2681
Partai Politik dan Krisis Kepercayaan Publik
-
03/09/2024 · 1748
Indonesia: Surga Investasi, Neraka HAM?
-
31/08/2024 · 621
Mungkinkah Indonesia Menjadi Negara yang Menghormati HAM?
-
29/08/2024 · 244
Belajar Mendemokrasikan Indonesia
-
27/08/2024 · 1207
Hak Asasi Manusia dan Keangkuhan Kekuasaan: Sebuah Kritik Terbuka
-
25/08/2024 · 3373
Pemerintah: Rakyat Itu Siapa?
-
24/08/2024 · 1763
Urgensi Penguatan Kebebasan Pers di Indonesia
-
22/08/2024 · 5897
Indonesia Sedang Tidak Baik-Baik Saja
-
21/08/2024 · 2629
Membangun Budaya Demokratis di Indonesia
-
19/08/2024 · 2399
Menguji Kembali Komitmen Negara terhadap HAM: Antara Retorika dan Realita
-
18/08/2024 · 403
UU ITE dan Kebebasan Berekspresi: Melindungi Publik atau Membungkam Kritik?
-
16/08/2024 · 1295
Hijab, Identitas, dan Nasionalisme: Paskibraka di Persimpangan Kebijakan
-
14/08/2024 · 2023
Impunitas: Saat Kasus Pelanggaran HAM yang Tak Kunjung Usai
-
11/08/2024 · 538
Lagi-Lagi Skema Ponzi
-
10/08/2024 · 1573
Hak atas Air Bersih dan Sanitasi: Sebuah Hak Asasi Manusia
-
09/08/2024 · 583
Etika dan Etos dalam Gerakan HAM
-
08/08/2024 · 482
UNRWA, Tuduhan Teroris, dan Kemanusiaan
-
07/08/2024 · 1950
Merdeka Secara Politik, Terjajah Secara Sosial: Sebuah Paradoks Negara Indonesia
-
04/08/2024 · 1413
Dari Munir ke Wiji Thukul: Mengapa Keadilan HAM Tak Kunjung Datang?
-
29/07/2024 · 633
Ratifikasi CAT: Komitmen Serius atau Sekadar Formalitas?
-
25/07/2024 · 374
Mendukung Palestina, Mendukung Hak Asasi Manusia
-
23/07/2024 · 197
Agenda Terselubung Membentuk Dewan Pertimbangan Agung
-
21/07/2024 · 251
Palestina dan Hak Asasi Manusia: Penderitaan yang Tak Kunjung Usai
-
20/07/2024 · 244
Melihat Wajah Lain HAM di Indonesia
-
19/07/2024 · 414
Aksi Kamisan dan Upaya untuk Memperjuangkan HAM di Indonesia
-
13/07/2024 · 258
Praktik Kebijakan Pemerintah yang Universal: Mungkinkah?
-
12/07/2024 · 380
Mempertanyakan Urgensi Wacana Dokter Asing Praktek di Indonesia
-
11/07/2024 · 445
Narasi Pasca Kepemimpinan Jokowi
-
09/07/2024 · 799
Urgensi Penguatan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia
-
08/07/2024 · 326
Keluarga, Hierarki, dan Politik Dinasti: Implikasi Asian Values di Indonesia
-
08/07/2024 · 435
Dari Ilegal ke Legal: Kratom Dapat Lampu Hijau dari Pemerintah
-
06/07/2024 · 238
Dinamika Kebijakan Publik dalam Reformasi Birokrasi
-
05/07/2024 · 285
Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia
-
02/07/2024 · 250
Menanti PDIP Sebagai Oposisi
-
30/06/2024 · 409
Kapan RUU Perampasan Aset Akan Disahkan? Rakyat Perlu Jawaban
-
27/06/2024 · 346
Kenapa Negara Kita Masih Dilema Tentang Hukuman Mati?
-
26/06/2024 · 354
Kala Negara Gagal Menjaga Data Negara
-
23/06/2024 · 260
Oposisi atau Koalisi?
-
22/06/2024 · 372
Edukasi Pola Asuh dan Gizi Bagi Masyarakat: Investasi Jangka Panjang Melawan Stunting
-
21/06/2024 · 483
Sebenarnya Negeri Ini Punya Siapa?
-
20/06/2024 · 402
Urgensi Perlindungan Masyarakat Adat dalam Kebijakan Publik
-
19/06/2024 · 455
Membangun Manusia, Membangun Indonesia
-
18/06/2024 · 668
Kepentingan Elit atau Kepentingan Publik?
-
17/06/2024 · 433
Hak untuk Berpendapat: Suara Merdeka dalam Demokrasi
-
16/06/2024 · 36828
Menyoal Wacana Kebijakan Pemberian Bansos Korban Judi Online
-
14/06/2024 · 530
HAM dan Paradoks Utopia
-
11/06/2024 · 508
Mengapa Kaum Intelektual Tidak Boleh Bungkam?
-
08/06/2024 · 769
Solo Solitude: Suara Tidak Bisa Dibungkam
-
06/06/2024 · 514
Pola Konsumsi Pangan Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan di Indonesia